Perzinahan Dan Hubungannya Dengan Prinsip ”Indissolubilitas” Perkawinan Menurut Hukum Gereja Katolik

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara tindakan perzinahan dengan prinsip indissolubilitas (tak terceraikannya) perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik. Meskipun perzinahan merupakan pelanggaran berat terhadap kesetiaan perkawinan, hukum Gereja tetap menegaskan bahwa perzinahan tidak secara otomatis membatalkan atau mengakhiri ikatan sakramental perkawinan. Permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah sejauh mana tindakan perzinahan memengaruhi keberlangsungan dan validitas ikatan perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya dalam kerangka kanon 1056, 1057, 1141 dan 1152. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis teks terhadap norma-norma kanonik serta dokumen Magisterium Gereja. Penelitian ini juga melibatkan telaah terhadap beberapa putusan coram Tribunal Rota Romana yang berkaitan dengan kasus-kasus perzinahan dan permohonan pembatalan perkawinan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun perzinahan dapat menjadi alasan moral dan pastoral untuk perpisahan hidup (separatio), namun hal tersebut tidak menghapuskan ikatan sakramental yang telah terbentuk secara sah dan valid. Prinsip indissolubilitas tetap dijunjung tinggi, kecuali dapat dibuktikan bahwa perkawinan tersebut sejak awal tidak sah karena adanya cacat dalam konsensus atau halangan kanonik. Oleh karena itu, perzinahan lebih sering menjadi alasan pastoral untuk hidup terpisah, tetapi bukan dasar yuridis untuk anulasi perkawinan.